Greaters, setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998, maka jabatan Presiden jatuh ke tangan BJ Habibie. Hal ini sesuai dengan TAP MPR No.VII/MPR/1973 yang berisi jika Presiden berhalangan, maka Wakil Presiden ditetapkan sebagai Presiden. Lalu bagaimana kondisi Indonesia dibawah kepemimpinan BJ Habibie?

Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 WIB bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden di hadapan ketua dan beberapa anggota dari Mahkamah Agung. Pada tanggal itu pula, dan berdasarkan Pasal 8 UUD 1945. Presiden menunjuk Wakil Presiden B.J. Habibie untuk menggantikan sebagai Presiden. Pelantikan dilakukan di depan Ketua Mahkamah Agung dan para anggotanya.

Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden Republik Indonesia yang ketiga B.J. Habibie membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet itu terdiri atas 16 orang menteri, dan para menteri itu diambil dari unsur-unsur militer (ABRI), Golkar, PPP, PDI.

Pada tanggal 25 Mei 1998 diselenggarakan pertemuan pertama kabinet habibie. Pertemuan ini berhasil membentuk Komite untuk merancang undang-undang politik yang lebih longgar dalam waktu satu tahun dan menyetujui pembatasan masa jabatan presiden yaitu maksimal 2 periode (satu periode lamanya 5 tahun).

Selain itu, Presiden memiliki agenda reformasi politik yang meliputi Pemilihan Umum, ketentuan untuk memeriksa kekuasaan Pemerintah dan penghapusan Dwifungsi ABRI. P4 yang pada masa Orde Baru dijadikan sebagai mata pelajaran wajib akhirnya dihapuskan. Pemerintah juga mengeluarkan TAP MPR No.XVII/MPR/1998 tentang HAM, kebebasan pers dan berserikat dan pembebasan tahanan politik.

Pada masa pemerintahan BJ Habibie dilaksanakan Pemilu pada tahun 1999 dengan peserta politik sebanyak 48 partai politik. Hal ini menandai kebebasan politik bangsa Indonesia. Pemilu 1999 ini bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD. Sementara itu, pemilihan Presiden dan wakilnya masih dilakukan oleh anggota MPR. Pada pemilu 1999, muncul lima partai besar yaitu, Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP), Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Suara terbanyak diraih oleh partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Kebijakan pembebasan tahanan politik pemerintahan juga dilakukan oleh BJ Habibie. Setelah menjabat sebagai presiden, Habibie membebaskan Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan. Tahanan politik dilepaskan secara bergelombang.

Satu peristiwa penting pada masa pemerintahan BJ Habibie adalah dilaksanakannya referendum oleh masyarakat Timor- Timur. Pada era Presiden BJ Habibie, Timor Timur yang menjadi Provinsi ke 27 melepaskan diri dari Indonesia.

Baca juga Kebijakan Politik Dalam Negeri di Masa Orde Baru, Sejarah Kelas 12

Lepasnya Timor Timur merupakan sejarah kelam yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Menurut hasil jajak pendapat yang dilaksanakan pada 30 Agustus 1999 sebanyak 78.5% rakyat Timor Timur memilih untuk memisahkan diri atau merdeka dari indonesia dan 21,5 % menerima untuk bergabung dengan Indonesia. Sesuai dengan Persetujuan New York maka diputuskan bahwa Timor Timur resmi berpisah pada Indonesia.

Pada tanggal 1 sampai 21 Oktober 1999 diadakan Sidang Umum MPR hasil Pemilu 1999. Amien Rais terpilih sebagai Ketua MPR dan Akbar Tandjung terpilih sebagai Ketua DPR. Keduanya terpilih melalui mekanisme voting. Pada tanggal 14 Oktober 1999, BJ Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawaban di depan sidang umum MPR. Pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak oleh 4 fraksi sedangkan 6 fraksi lainnya masih belum menentukan keputusan. Kebanyakan fraksi itu memberikan catatan serta pertanyaan balik atas pertanggungjawaban Habibie. Masalah yang dipersoalkan adalah mengenai lepasnya Timor-Timur, pemberantasan KKN dan masalah Hak Asasi Manusia.

Pada tanggal 20 Oktober 1999 dini hari, Ketua MPR Amien Rais mengumumkan hasil rapat bahwa pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak. Presiden Habibie menyatakan ikhlas menerima keputusan MPR. Pada hari yang sama digelar sidang paripurna pemilihan Presiden melalui sistem voting. Beberapa tokoh yang menjadi calon Presiden saat itu adalah Abdurrahman Wahid, Yusril Ihza Mahendra, dan Megawati. Sementara itu, Yusril mengundurkan diri beberapa saat menjelang dilaksanakannya voting. Pada pemilihan tersebut, Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden mengungguli Megawati. Peristiwa ini menandai berakhirnya masa kekuasaan BJ Habibie yang berkuasa hanya 17 bulan.

Sumber gambar utama: Warta Sejarah Blogspot

Baca juga Indonesia di Awal Masa Orde Baru, Sejarah Kelas 12