Tanjungpinang (ANTARA), 24/5 (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Burhanuddin Nur, mengaku khawatir Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran  2019/2020 di Batam akan bergejolak kembali, akibat terbatasnya daya tampung SMA/SMK Negeri yang ada di daerah tersebut.

"Jumlah kelulusan SMP di Batam mencapai sekitar 16 ribu siswa. Sementara daya tampung SMA/SMK Negeri hanya pada angka lima ribu siswa. Artinya ada sekitar 10 ribu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri," ujar Burhanuddin Nur di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, Jumat.

Politai Partai Demokrat itu mengharapkan Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri mengantisipasi agar PPDB SMA/SMK di Batam tahun ini tidak terjadi gejolak. Apalagi dengan adanya ketentuan zonasi yang harus diterapkan pada tahun ini.

Menurut dia, jika dikalkulasikan dengan sekolah swasta di Batam, kapasitasnya masih cukup. Persoalannya adalah bagi masyarakat sekolah negeri tentu menjadi buruan. Sementara daya tampung sangat terbatas.

Ia mengatakan meskipun tahun ini ada sejumlah Ruang Kelas Baru (RKB) dan Unit Sekolah Baru (USB) di Batam, tetap saja belum mampu untuk memenuhi ekspektasi masyarakat. Polemik PPDB hanya terjadi di Batam, sedangkan daerah lain tidak terjadi, karena di kabupaten/kota yang lain daya tampung masih cukup, sehingga potensi gejolak sangat kecil.

Dia menambahkan, persoalan yang perlu diantispasi adalah mengenai pendaftafan secara online. Karena itu dia meminta Disdik Kepri memberikan penjelasan, baik itu mengenai zonasi maupun terkait sistem pendaftaran berbasis online.

"Kita tidak ingin Disdik menjadi sasaran kemarahan masyarakat. Maka dari itu, perlu persiapan yang matang," ujarnya.

Sementara itu, Kadisdik Kepri, Muhammad Dali, mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan memberikan penjelasan kepada masyarajat terkait teknis PPDB Tahun ini, baik itu mengenai masalah zonasi maupun sistem pendaftaran berbasis online., begitu juga daya tampung sekolah negeri di kabupaten/kota se-Kepri.

Sumber : Antaranews
Sumber gambar : Pemprov Kepri