Greaters, masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto bertahan selama 32 tahun. Dalam kurun waktu tersebut ada berbagai kebijakan politik yang diambil oleh Soeharto yang tentunya sangat berpengaruh pada tatanan kehidupan Indonesia.

Upaya untuk menata kehidupan politik dimulai tahun 1968 dengan melakukan penyegaran terhadap DPR GR yang bertujuan untuk menumbuhkan hak-hak demokrasi masyarakat melalui penyelenggaraan pemilu sebagaimana telah ditetapkan dalam Tap MPRS No XI/1966 tentang Pemilu yang harus dilaksanakan paling lambat tanggal 5 Juli 1968. Pada kenyataannya Pemilu baru terlaksana tanggal 5 Juli 1971. Hal ini sebagai akibat perancangan RUU tentang Pemilu dan Kepartaian mengalami hambatan.

Partai peserta Pemilu pada tahun 1971 terdiri dari Partai Katolik Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Murba, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Islam dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Partai Golongan Karya keluar sebagai pemenang Pemilu 1971.

Setelah Pemilu tahun 1971 muncul ide untuk menyederhanakan jumlah Partai. Partai-partai yang telah menjadi peserta Pemilu melakukan fusi (penggabungan) menjadi 3 partai politik yaitu:

  • Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam Perti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973 (kelompok partai politik Islam)
  • Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo (kelompok partai politik yang bersifat nasionalis).
  • Golongan karya (Golkar) yang terdiri atas kelompok organisasi profesi seperti organisasi buruh, organisasi pemuda, organisasi tani dan nelayan serta organisasi nelayan.

Baca juga Berakhirnya Masa Pendudukan Jepang di Indonesia, Sejarah Kelas 12

Pemerintah Orde Baru memberikan peran sosial politik yang cukup besar kepada ABRI terutama Angkatan Darat. Peran baru ini melahirkan konsep Dwifungsi ABRI. Konsep ini merupakan peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik. Dalam pelaksanaannya di era Orde Baru, fungsi utama ABRI sebagai kekuatan militer ditambah dengan peranan ABRI dalam bidang politik. Salah satu intervensi dalam bidang politik ditunjukkan dengan penempatan ABRI di DPR, MPR maupun DPD tingkat Provinsi dan Kabupaten. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan tatanan negara banyak didominasi oleh ABRI.

Keterlibatan ABRI di sektor eksekutif sangat nyata terutama melalui Golkar. Selain ABRI, masa Orde Baru juga memberikan peranan yang besar terhadap Golkar. Golkar selalu menjadi pemenang dalam setiap Pemilu yang dilaksanakan pada masa Orde Baru. Selama pemerintahan Orde Baru, Golkar menang dengan persentase 62% (pemilu 1977), 64% (1982), 73% (1987), 68% (1992), dan 74% (1997).

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto menerapkan kebijakan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) atau Ekaprasetia Pancakarsa. Penataran P4 ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pada semua lapisan masyarakat tentang Pancasila sehingga diharapkan dapat membentuk persatuan dan kesatuan nasional. Penataran P4 ini menjadi kurikulum pendidikan wajib sehingga penataran ini wajib diikuti oleh pelajar dan mahasiswa. Penataran ini dilaksanakan selama sepekan ketika pelajar SD akan memasuki tingkat SMP begitupula ketika akan memasuki tingkat SMA. Bahkan bukan hanya untuk pelajar, namun penataran P4 ini juga berlaku bagi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Nah greaters, itulah beberapa kebijakan politik dalam negeri yang diterapkan pada masa Orde Baru.

Sumber gambar utama: Warta sejarah blogspot

Baca juga Indonesia di Awal Masa Orde Baru, Sejarah Kelas 12