Greaters, pasti kalian sudah sering mendengar mengenai masa Orde Baru. Masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Orde Baru merupakan istilah yang merujuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang sebelumnya dipimpin oleh Soekarno. Bagaimana kondisi Indonesia ketika memasuki masa Orde Baru? Simak pembahasannya ya!

Penjelasan Masa Orde Baru

Peristiwa G30S/PKI menimbulkan dampak yang luar biasa bangsa Indonesia. Tidak hanya dalam kehidupan sosial, namun adanya peristiwa ini telah menimbulkan perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Peristiwa yang telah merenggut nyawa para perwira tinggi Angkatan Darat ini mengundang kemarahan rakyat Indonesia. Rakyat secara spontan membakar Gedung Kantor Pusat PKI di Jalan Kramat Raya. Rumah dan kantor para tokoh PKI dirusak massa.

Pada perkembangannya Mayor Jenderal Soeharto secara de facto menguasai Angkatan Darat. Ia kemudian membersihkan semua lembaga dari unsur-unsur PKI termasuk ABRI. Soeharto akhirnya diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat pada 16 Oktober 1965. Mahasiswa dan pelajar mengadakan melakukan upaya untuk menumpas PKI dan mengamankan Pancasila. Para mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Pada tanggal 10 Januari 1966, KAMI mencetuskan Tiga Tuntutan Rakyat (TRITURA) yang berisi :

  • Bubarkan PKI
  • Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI
  • Turunkan harga

Keadaan semakin memanas ketika Soekarno memutuskan untuk merombak kabinet dengan nama Kabinet Dwikora yang Disempurnakan. Namun dalam perombakan ini masih banyak tokoh PKI yang duduk di kabinet. Hal ini tentu memicu kemarahan besar di kalangan mahasiswa yang berdemo di depan Istana Merdeka.

Demi menanggulangi situasi yang semakin memanas, maka pada tanggal 11 Maret 1966 diadakan sidang Kabinet Dwikora. Melalui berbagai pertimbangan akhirnya Ir. Soekarno memerintahkan kepada Brigjen TNI Sabur untuk membuat konsep Surat Perintah tanggal 11 Maret 1966 yang kemudian kita kenal sebagai Supersemar.

Isi dari Supersemar antara lain adalah agar Letjen TNI Soeharto atas nama Presiden mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan dan ketertiban serta kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi Indonesia serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dengan mengadakan koordinasi bersama panglima angkatan lainnya.

Langkah pertama yang diambil oleh Soeharto adalah membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang pada tanggal 12 Maret 1966. Langkah kedua adalah dengan diterbitkannya Keppres No 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 Menteri yang disinyalir terlibat dalam G30S/PKI. Hasil dari Sidang Umum IV MPRS ini menjadi landasan awal tegaknya Orde Baru dan dinilai berhasil memenuhi dua dari tiga tuntutan rakyat (tritura), yaitu pembubaran PKI dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI.

Baca juga Berakhirnya Masa Pendudukan Jepang di Indonesia, Sejarah Kelas 12

Dalam rangka memenuhi tuntutan ketiga Tritura, Soeharto dengan dukungan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Ampera. Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soekarno, namun pelaksanaannya dilakukan oleh Presidium Kabinet yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Akibatnya, Indonesia mengalami dualisme kepemimpinan yang menjadi kondisi kurang menguntungkan bagi stabilitas politik saat itu. Hal ini dikarenakan di satu sisi Soekarno masih menjabat sebagai Presiden namun di sisi lain kekuasaan Soeharto semakin besar dan tampil sebagai pemimpin pemerintahan. Namun dengan tampilnya Soeharto, kekuasaan Soekarno semakin tersisih meskipun mendapatkan banyak dukungan terutama dari angkatan bersenjata di Jawa Timur.

Pada tanggal 23 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto. Penyerahan ini tertuang dalam Pengumuman Presiden Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi ABRI Tanggal 20 Februari 1967. Pengumuman itu didasarkan atas Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 yang menyatakan apabila presiden berhalangan, pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 berfungsi sebagai pemegang jabatan presiden. Pengumuman itu dilakukan di Istana Negara. Sidang MPRS yang dilaksanakan mulai tanggal 7 hingga 12 Maret 1967 diakhiri dengan pelantikan dan pengambilan sumpah Soeharto sebagai Presiden Indonesia.

Bagaimana penjelasan tentang pembahasan ini Greaters? Jika kamu sudah paham, silakan untuk mencoba latihan soal terkait pembahasan ini melalui fitur Exercise yang ada di GreatPedia. Selain mengerjakan, kamu juga bisa membuat latihan soal yang dapat dikerjakan oleh banyak orang. Yuk, buka aplikasi GreatEdu di smartphone-mu sekarang.

Sumber gambar utama: Wikipedia

Baca juga Mengenal Perkembangan Teknologi Masa Pra Aksara, Sejarah Kelas 12